HOW TO USE IDIOM

Hi!  We hope you are having a fantastic day today!  Today we have an interesting question about the importance of slang (and idioms) when using English.

You use a lot of slang when speaking.  These are very useful for listening but it's very difficult to use when I'm speaking.  It's a big problem actually.  What should I do?

Answer:

This is a very common question.   

As you know,  real spoken English has a lot of slang.   This is one reason that movies can be very difficult to understand.  

Of course, our lessons are designed to teach you slang.  We use natural slang in all of our conversations. 

When not using our lessons, we recommend that you use an idiom dictionary.  It will help you understand movie subtitles and other real English audio. 

However, as you mentioned in your question, it is much easier to UNDERSTAND slang than to USE it when speaking.   You may know the meaning of a slang phrase, but you are not sure exactly how and when to use it. 

What should you do about this? 

The solution is very very easy:  DO NOT USE SLANG WHEN SPEAKING! 

That's right-- there is absolutely no need to try to use English slang when you speak.  

You MUST understand slang because real English speakers use it constantly.  However, you only need to understand it when listening.  

When you speak,  just use standard, direct, general English.   You can say everything you want to say using standard English.   Understand slang, but don't use it in your own speech.

Why?  Because slang is more than just vocabulary.  Many slang phrases have subtle cultural meanings and uses.   If you were not born in the country, it is very very difficult to know EXACTLY how/when to use slang. 

When we hear learners try to use slang, they usually sound strange and funny.  They know the meaning of the phrase, but they use it in wrong situations-- in the wrong way.  

So our simple advice:   Learn to understand slang...   but use only standard general English in your own speech.   You'll understand everything and will sound capable and intelligent when you speak.

Enjoy your English learning!!

HIPOTIK, KUMPULAN MAKALAH YANG SUDAH DIPRESENTASIKAN PADA SEMESTER VI MUAMALAT STAIM

1. Pengertian Hipotik

Salah satu hak kebendaan sebagai jaminan pelunasan hutang adalah hipotik. Hipotik di atur dalam buku II KUH Perdata Bab XXI Pasal 1162 sampai dengan 1232. sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) mak Hipotik atas tanah dan segala benda-benda uang berkaitan dengan benda dengan tanah itu menjadi tidak berlaku lagi. Namun diluar itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan, Hipotik masih berlaku dan dapat dijaminkan atas kapal terbang dan helicopter. Demikian juga berdasarkan Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, Kapal Laut dengan bobot 20m³ ke atas  dapat dijadikan jaminan Hipotik. Oleh karena itu di dalam tulisan ini Hipotik yang bersumber dari KUH Perdata Barat sengaja disinggung sekedaernya saja hanya sebagai latar belakang atau pebanding dengan Hak Tanggungan menurut UUHT.

Di dalam pasal 1162 KUH Perdata Hipotik diartikan sebagai :

Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. Pasal 1168 KUH Perdata menyatakan lebih lanjut sebagai berikut :

Hipotik tidak bisa diletakkan selain oleh siapa yang berkuasa memindah tagankan benda yang di bebani. Sedangkan pasal 1171 KUH Perdata mengatakan : Hipotik hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dengan hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh Undang-Undang. Kemudian Pasal 1175 sebagai berikut : Hipotik hanya dapat diletakkan atas benda-benda yang sudah ada. Hiopotik atas benda-benda yang akan ada di kemudian hari adalh batal. Selanjutnya Pasal 1176 KUH Perdata dinyatakan sebagai berikut: Suatu Hipotik hanyallah sah, sekedar jumlah uang untuk mana ia telah diberikan, adalah tentu dan ditetapkan di dalam akta. ( JUREID JOHN )

Berdasarkan bunyi-bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari jaminan hipotik adalah sebagai berikut:

1. Harus ada benda yang dijaminkan .
2. bendanya adalah benda tidak bergerak.
3. dilakukan oleh orang yang memang berhak memindahtagankan benda jaminan.
4. ad jumlah uang tertentu dalam perjanjian pokok dan yag ditetapkan dalam suatu akta.
5. diberikan dengan suatu akta otentik.
6. bukan untuk dinikmati atau dimiliki, namun hanya sebagai jaminan pelunasan hutang saja.

Namun jika hutangnya bersyarat ataupun jumlahnya tidak tertentu, maka pemberian Hipotik senantiasa adalah sah sampai jumlah harga takiran, yang para pihak diwajibkan menerangkan di dalam aktanya (Pasal 1176 ayat (2)) KUH Perdata.

1. Batasan Hipotik

Di dalam pasal 1162 KUH Perdata Hipotik diartikan sebagai : Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Beda dengan gadai untuk hipotik Undang-Undang tidak memberikan definisi secara terperinci. Bila hendak di perinci lebih lanjut, maka akan berbunyi sebagai berikut:  ( JUREID JOHN )

a)            Hak kebendaan yang di peroleh seorang berpiutang

b)           Suatu barang tidak bergerak

c)            Yang memberikan kekuasaan bagi si bberpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari hasil eksekusi barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut, (biaya mana harus didahulukan) biaya yang telah dikeluarakan untuk menyelamatkan barang tersebut dan utang-utang fiscal, biaya-biaya dan utang-utang mana yang harus didahulukan.

1. Sifat-Sifat/Cirri-Ciri Dan Azas Hipotik

Hipotik mempunyai sifat dari hak kebendaan pada umumnya antara lain :

1. Absolut, yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap tuntutan siapapun
2. Droit de suite atau zaaksgevolg,  artinya hak itu senantiasa mengikuti bedanya di tangan siapapun benda tersebut berada (Pasal 1136 ayat (2), Pasal 1198 KUH Perdata).
3. Droit de Preference yaitu seorang mempunyai hak untuk didahulukan pemenuha piutangnya di antara orang berpiutang lainnya (Pasal 1133,1134 ayat (2) KUH Perdata). Di sini hak jaminan kebendaan tidak berpengaruh oleh kepailitan ataupun oleh penyitaan yang dilakukan atas benda yang bersangkutan.

Di samping itu hipotik juga mempunyai cirri-ciri khas tersendiri yaitu:

1. Accecoir, artinya Hipotik merupakan perjanjian tambahan yang keberadaanya tergantung pada perjanjian pokoknya yaitu hutang- piutang.
2. Ondeelbaar, yaitu Hipotik tidak dapat dibagi-bagi karena Hipotik terletak di atas seluruh benda yang menjadi objekya artinya sebagian hak Hipotik tidak menjadi hapus dengan di bayarnya sebagian hutang (Pasal 1163 ayat (1) KUH Perdata).
3. Mengandung hak untuk pelunasan hutang (verhaalsrecht) saja. Jadi tidak mengandung hak untuk memiliki bendanya. Namun jika diperjanjikan, kreditur berhak menjual benda jaminan yang bersangkutan atas kekuasaan sendiri (eigenmachttigeverkoop/parate execusi) jikalau debitur lalai atau wanprestasi (Pasal 1178 ayar (1) dan (2) KUH Perdata).

Sedangkan asas-asas yang terkandung di dalam Hipotik adalah sebagai berikut:

1. Asas Publiciteit (Openbaarheid)

Asas Publiciteit berarti bahwa pengikatan Hipotik harus didaftarkan dalam Register umum agar masyarakat khususnya pihak ketiga dapat mengetahuinya. Pendaftaran yang dimaksud adalah pendaftaran akte Hipotik pada Pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional (dulu disebut Kantor Kadaster Seksi Pendaftaran Tanah). Namun setelah berlakunya UUHT otomatis Hipotik tidak lagi didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional.

1. Asas Specialiteit

Pengikatan Hipotik hanya dapat dilakukan atas benda-benda yang di tunjuk secara khusus.

Misalnya:

• Bendanya Berwujud apa
• Dimana letaknya
• Berapa besarnya dan luasnya
• Berbatasa dengan apa atau siapa dan sebagainya.

Hak hipotik adalah suatu hak kebendaan. Kita mengenal “hak atas benda” (ius in re) dan “hak terhadap orang” (ius ad re). hak atas benda atau hak kebendaan memounyai sifat “droit de suite” yaitu mempunyai daya mengikuti benda, hak itu mengikuti benda da dalam tangan siapapun benda tersebut berada.

Selain ini hak kebendaan itu juga mempunyai sifat “dapat dipertahankan terhadap semua pihak”, merupakan hak absolute. Sifat yang lain dari hak kebendaan itu, yaitu bahwa hak yang lebih tua selalu dimenangkanterhadap yang lebih muda.

Kita mengenal hak kebendaan yang termasuk golongan “hak atas benda kenikmatan”, misalnya hak eigendom, hak erpacht dan segainya, memberikan kepada pemegangnya hak untuk menikmati benda tersebut (mempergunakan benda tersebut) dan kita juga mengenal apa yang disebut “hak atas benda jaminan/hak jaminan kebendaan”, yang memberi kepada pemegang jaminan bagi pelaksanaan kewajiban seorang debitur, termasuk dalam golongan ini gadai hipotik.

Menurut Mr. scholten ada perbedaan pendapat mengenai apakah hak hipotik merupakan hak kebendaan atau tidak.

-                      Ada yang berpendapat bahwa hipotik merupakan hak kebendaan (dan berdasarkan pendapat mereka) karena hiotik itu tidak akan hilang, melainkan mengikuti benda yang menjadi objek hak hipotik itu, di mana atau di tangan siapapun benda tersebut berada.

-                      Pendapat yang menganggap hipotik bukan sebagai hak kebendaan didasarkan pada alasan, bahwa karena hipotik itu tergantung pada suatu perjanjian (utang-utang) yang bersifat obligatoir, karena dasarnya bersifat obligatoir maka dengan sendirinya sesuatu yang bergantung kepadanya juga mempunyai sifat yang demikian.

-                      Tentang hal ini Prof. Dr. Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa hipotik sukar dimasukan dalam golongan hak kebendaan, karena hak tersebut tidak memberi kekuasaan yang bersangkutan. Benda yang  dibebani hipotik hanya ditentukan sebagai jaminan, bahwa peminjaman uang dari si pemilik benda itu akan mendapat pembayaran di lunasi oleh dari pendapatan penjualan bennda itu secara didahulukan dari pinjaman-pinjaman/piutng-piutang lainya.

-                      Hanya saja hipotik mempunyai sifat kebendaan, yaitu sifat perhubungan langsung antara pemegang hipotik di satu pihak dan benda yang dibebani hipotik di lain pihak tidak sedemikian rupa, bahwa hak hipotik itu tetap berada di atsas benda tersebut, meskipun hak milik oramh lain.

1. Objek Hipotik Dan Perkembangannya

Objek hipotik menurut Pasal 1164 KUH Peradata, yang dapat di bebani hipotik adalah :

1. Benda-benda tidak bergerak yang dapat di pindahtagankan, beserta segala perlengkapannya yang dianggap sebagai benda tidak bergerak.
2. Hak pakai hasil (vruchtgebruik) atas-atas benda tersebut beserta segala perlengkapanya.
3. Hak numpang karang (postal, identik dengan hak guna bagunan) dan hak usaha (erfpactt, identik dengan ak guna usaha).
4. Bunga tanah, baik yang harus di bayar dengan uang maupun yang harus di bayar dengan hasil tanah.
5. Bunga sepesepuluh
6. Pasar-pasar yang di tentuin oleh pemerintah, beserta hak-hak istimewa yang melekat padanya.

Objek hipotik di luar dari pada Pasal 1164 KUH Peradata, yang dapat di bebani hipotik adalah :

1. Bagian yang tak dapat dibagi-bagi dalam benda tak bergerak yang merupakan Hak Milik Bersama Bebas (Vrije Mede Eigendom).
2. Kapal-kapal yang didaftar menurut Pasal 314 ayat KUH D agang.
3. Hak Konsensi Pertambangan menurut Pasal 18 Indische Minjwet.
4. Hak Konsensi menurut S. 1918 No. 21 Jo. No. 20 yang juga dapat dijadikan jaminan Hipotik. Dan lain-lain

Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ( UUPA)

1. Berdasarkan peraturan menteri agrarian nomor 2 tahun 1960 pasal 2, diadakan penggolongan-penggolongan sebagai berikut :
1. Hak-hak tanah yang dapat dibebani hipotik adalah,Hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha yang berasal dari konvensi tanah-tanah Barat yaitu eigendom, hak postal dan hak Erpacht.
2. Hak-hak tanah yang dapat dibebani credietverband adalah, hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha yang berasal dari hak-hak Indonesia yaitu hak-hak atas tanah adapt.
3. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 10 tahun 1961 dengan peraturan pelaksananya yaitu, Peraturan Mentri Agraria       ( PMA ) No. 15 tahun 1961 tentang Pembebanan dan Pendaftaran hipotik dan Credietverband, maka tidak lagi diadakan pengolongan mengenai hak-hak tanah yang mana yang dapat dibebani hipotik dan yang mana yang dapat dibebani Credietverband.

Hal tersebut yang disebabkan karena baik hipotik maupun credietverband dapat dibebankan pula pada :

a)    Hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha baik yang berasal dari konvensi hak-hak Barat maupun yang berasal dari konvensi hak-hak tanah adat.

b)   Hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha yang baru ( yang tidak berasal dari konvensi ) yaitu yang baru diadakan setelah tanggal berlakunya UUPA tanggal 24 september 1960. hal ini yang didasarkan pada pasal 1 PMA No. 15 tahun 1961 yang menyatakan tanah-tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha yang telah dibukukan dalam daftar buku tanah menurut ketentuan PP No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dapat dibebani hipotik dan credietverband.

Berkaitan dengan objek hak jaminannya tersebut jika kita bandingkan antara KUH Perdata dengan UUPA sebelum berlakunya Undang-undang No. 16 tahun 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun     ( UURS ) maka akan ditemui hal-hal sebagai berikut : ( JUREID JOHN )

a)    Menurut KUH Perdata, objek utama hak jaminan adalah, hak atas tanah dan segala yang menjadi satu dengan tanah tersebut. Jadi termasuk didalamnya tumbuhan dan bangunan dengan status Eigendom, postal, erfpacht yang kesemuanya  dapat dijadikan jaminan hipotik. Hal ini sesuai degan azas yang dianutnya yaitu perlekatan ( accessie ).

b)   Menurut UUPA jo. PMA No. 15 tahun 1961, objek utama hak jaminan adalah hak atas tanah dengan status hak milik ( pasal 25 UUPA ), hak guna usaha (pasal 33 UUPA0 da hak guna bangunan (pasal 39 UUPA), kesemuanya dapat dijadikan jaminan deengan dibebani hak tanggungan.

Hal ini adalah sehubungan dengan UUPA yang mengatur tentang tanah (agrarian) dan menganut asas pemisahan horizontal (horizontale scheiding). Tentang statusnya itu UUPA hanya mengatur tentang status hak atas saj dan tidak dan tidak mengatur tentang bagaimana status bangunan, rumah dan lain-lainnya yang terletak diatas tanah yang bersangkutan apakah dapat dijaminkan secara terpisah dari tanahnya atau tidak dan melalui lembaga apa.

Berlakunya Undang-Undang Rumah Susun ( UURS )

Dengan berlakunya UURS, objek utama hak jaminan adalah bangunan rumah susun bukun tanahnya ( pasal 12 ayat 1 UURS ) karena pasal 12 menyatakan sebagai berikut :

1. Rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta benda lainya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dapat dijadikan jaminan hutang dengan :

a)    Dibebani hipotik, jika tanahnya tanah hak milik atau hak guna bangunan.

b)   Dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.

1. Hipotik atau fidusia, dapat juga dibebankan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beserta rumah susun yang akan dibangun sebagai jaminan pelunasan kredit yang akan dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan rumah susun yang telah direncanakan di atas taah yang bersangkutan dan yang pemberi kreditnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan pembanguna rumah susun tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa banguna rumah susun merupakan objek uatama hak jaminan oleh karena UURS mengatur tentang rumah susun dan menganut asas pemisahan horizontal. Disini tanah hanya menentukan jenis hak jaminan yang dapat dibebankan yaitu jika tanahnya berstatus hak milik atau hak guna bangunan, maka tanah-tanah tersebut dapat dibebankan hipotik. Sedangkan tanahnya jika berstatus hak pakai atas tanah negara, maka tanah tersebut  dapat dibebani fidusia.

1. Pembebanan Hipotik Atas Pesawat Udara Menurut UU No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.

Dengan berlakunya UUHT sudah jelas bahwa hipotik tidak berlaku lagi atas tanah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah. Namun dengan berlakunya UU No. 15 Tahun 1192 dan UU No. 21 Tahun 1992, maka objek Hipotik menjadi jelas.

Berlakunya Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 tentang penerbangan.

Selain harus memenuhi syarat-syarat tiap-tiap akta yang di buat oleh seorang pejabat agrarian, maka akta hipotik itu juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1186 ayat 2 KUH Perdata. Janji-janji yang sering dimuat dalam suatu akte hipotik ialah :

1. Janji untuk menjual sendiri pasal 1
2. Isi Akta Hipotik

1. 178 ayat 2 KUH Perdata.
2. Janji mengenai sewa-menyewa benda yang merupakan objek hak hipotik pasal 1185 KUH Perdata.
3. Janji untuk tidak membersihkan benda yang dihipotik itu dari hak-hak hipotik yang melebihi harga penjualan benda tersebut pasal 1210 ayat 2 KUH Perdata.
4. Janji asuransi pasal 297 KUH Dagang.

Pada prinsipnya isi akte hipotek itu dapat di bagi atas dua bagian :

1. Isi yang wajib
2. Isi yang fakultatif

ad.1. Isi yang wajib yaitu berisi hal-hal yang wajib dimuat. Yang memuat pertelaan     mengenai barang apa yang dibebani hipotik itu (tanah rumah dan lain-lain), luasnya/ukuranya berapa, letaknya di mana, berbatasan dengan milik siapa, jumlah barang dan lain-lain.

ad.2. Isi yang fakultatif yaitu yang berisi hal-hal yang secara fakultatif dimuat. Yaitu yang berisi janji-janji/beding yang diadakan antara pihak-pihak (debitur dan kreditur). Tetapi sekalipu janji-janji ini merupakan isi yang fakultatif dari hipotik namun janji-janji demikian lazim dimuat dalam akte demi kepentingan para pihak sendirisupaya lebih zeef/kuat.

Janji-janji yang biasa dimuat dalam akte itu ialah :

1. Janji-janji untuk menjual benda atas kekuasaan sendiri.
2. Jaanji tentang sewa.
3. Janji tentang asuransi
4. Janji untuk tidak dibersihkan

Janji untuk menjual benda atas kekuasaan sendiri. Ini pokoknya menentukan, jika debitur itu nanti tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) maka kreditur itu nanti atas kekuasaan sendiri berhak untuk menjual benda yang dihipotikkan untuk pelunasan hutang-hutangnya. Dengan ketentuan bahwa menjualnya harus di muka umum dan hasil penjualan itu setelah dikurangi dengan hutang debitur sisanya di kembalikan kepada debitur.

Janji yang demikian ini terutama ialah untuk melindungi kepentingan si kreditur. Karena baik pada hipotik maupun pada pand, kreditur tidak dapat mengadakan verval beding. Yaitu suatu janji untuk mendaku barang yang dihipotikkan dalam hal si debitur melakukan wanprestasi. Janji untuk menjual barang-barang tersebut untuk pelunasan hutangnya. Hanya saja bedanya dengan pand/gadai, wewenang untuk menjual bendanya atas kekuasaan sendiri itu pada gadai adanya dan diberikan oleh undang-undang sedangkan pada hipotik wewenang untuk menjual bendanya atas kekuasaan sendiri itu adanya harus diperjanjikan lebih dahulu.

Janji tentang sewa, ini adalah janji yang diadakn antara para pihak yang maksudnya bersifat membatasi dalam hal menyewakan bendanya. Misalnya menyewakanya dengan persetujuan pemegang hipotik, harus dalam batas waktu tertentu yang tidak terlalu lama, harus dengan cara tertentu dan lain-lain. Kalau ketentuan itu di langgar dapat dimintakan pembatalan.

Janji yang demikian diadakan terutama untuk melindungi si pemegang hipotik. Karena jika benda yang di pakai sebagai jaminan dalam hipotik itu oleh si pemberi hipotik lalu disewakan untuk waktu yang lama tentu mengakibatkan akan merosot harganya. Dan dengan merosotnya harga benda yang dipakai sebagai jaminan itu akan merugikan si pemegang hipotik. Karenanya lalu diadakan janji mengenai sewa.

Janji tentang asuransi, sering juga pemegang hipotik itu mengadakan perjanjian dengan pemberi hipotik yaitu jika nanti terjadi kebakaran, banjirdan lain yang menimpa benda-benda yang dipakai sebagai jaminan sedangkan benda-benda itu telah diasuransikan, maka sipemegang hipotik akan menerima pembayaran piutangnya dari uang asuransi tersebut.

Adanya janji yang demikian antara pemberi hipotik dan pemegang hipotik harus diberitahukan kepada perseroan asuransi,, supaya perseroan asuransi terikat oleh adanya janji yang demikian itu.

Janji untuk tidak dibersihkan, sipemegang dapat juga meminta diperjanjikan agar hipotik itu tidak dibersihkan dalam hal ada penjualan dari benda yang dipakai sebagai jaminan. Disamping itu undang-undang juga memberikan kemungkinan bagi sipembeli untuk meminta dibersikan benda itu dari pada hipotik-hipotik yang melebihi harga pembeliannya. Tapi ini hanya berlaku jika penjualan itu dilakukan oleh pemegang hipotik untuk melunasi piutangnya, penjualan karena adanya penyitaan dan lain-lain.

Dengan adanya tindakan pembersihan dari beban-beban hipotik ini tentu merhikan sipemegang hipotik, sebab lalu tidak ada benda yang dipakai sebagai jaminan lagi bagi sis piutangnya. Oleh karena itu maka kepada sipemegang hipotik, lalu diberi kemungkinan untuk minta diperjajikan agar “tidak dibersihkan”. Tetapi janji yang deikian hanya dapat diaakan pada penjualan yang suka-rela saja, yaitu penjualan yang memang dikehendaki oleh pemilik bendanya. Dan hanya dapat dilakukan oleh pemegang hipotik yang pertama.

1. Cara Terjadinya Hipotik

Ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum Perdata Barat yang berlaku sebelum diundangkanya UUPA (UU No.5 tahun 1960, L.N. 1960 No.104), maka cara terjadinya hipotik dapat kita perinci menjadi tiga fase/tahap:

Fase pertama : hipotik seperti halnya gadai bersifata accessoir, ini berarti hipotik diadakan sebagai tambahan belaka dari suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian minjam meminjam uang. Karena itu untuk adanya perjanjian hipotik itu harus pertama-tama harus lebih dahulu ada persetujuan pokok yaitu misalnya persetujuan utang piutang.

Fase kedua : persetujuan utang piutang tersebut kemudian disusul dengan persetuan hipotik, dimana pihak yang berhutang (atau pihak ketiga yang mau menanggung utang tersebut) berjanji untuk memberikan hipotik kepada siber[iutang sebagai jaminan bagi pembayaran kembali utang tersebut. Berlainan dengan persetujuan pokok yang bersifat obligatoir, persetujuan hipotik bersifat kebendaan.

System KUH Perdata mengadakan perbedaan yang nyata mengenai cara mengadakan persetujuan obligatoir dengan cara mengadakan persetujuan kebendaan. Persetujuan obligatoir ini diatur dalam buku ke-3 KUH Perdata, dimana dalam pasal 1338 KUH Perdata ditentukan, bahwa segala persetujuan bagaimanapun juga cara diadakannya, sudah bersifata mengikat kudua belah pihak, asal saja terbentuk menurut syarat-syarat yang ditentukan Undag-undang, yaitu yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Jadi mengenai bentuknya, persetujuan obligatoir bersifata bentuk bebas. Ini dapat disimpulkan dari bunyi kata-kata pasal 1338 KUH Perdata : “ suatu persetujuan bagaimanapun juga caranya diadakan..”

Lain halnya dengan persetujuan kebendaan yang diatur dalam buku ke-2 KUH Perdata di mana ditentukan cara-cara tertentu untuk membuat persetujuan-persetujuan kebendaan tersebut, yaitu dengan membuat suatu akte yang di buat di hadapan seorang pejabat tertentu. Demikkian pula halnya dengan persetujuan hipotik, hal yang mana mula-mula di atur oleh pasal 1171 : 1 dan 1172 KUH Perdata, di mana ditentukan bahwa perjanjian hipotik harus di buat suatu akte otentik, antara lain dengan akte notaries karena akte notaris adalah seorang pejabat yang diwajibkan untuk membuat akte otentik. Tetapi kedua pasal tersebut tidak berlaku lagi menurut pasal 31 Peraturan Peralihan Perundang-undangan tahun 1848, yang menentukan satu sama lain harus dilakukan secara membuat akte kehakiman menurut pasal 1 dari Stb. 1834 : 27, akte mana menurut S. 1947 : 53 harus dibut di muka Kepala Kantor Pendaftara Tanah.

Sedangkan menurut peraturan yang berlaku sekarang mengenai pembuatan akte hipotik, yakni pasal 19 P.P. 10/1961 ditetapkan bahwa akte hipotik/akte perjanjian pemberian hipotik harus dibuta oleh dan dihadapan pejabat yang dituju lebih dahulu, Menteri Agraria, sekarang Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Agraria (Sekarang Badan Pertanahan Nasional), karena sejak 3 November  1966 jabatan Menteri Agraria telah ditiadakan dan wewenangnya sekarang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Agraria yang bernaung dibawah lingkungan Departemen Dalam Negeri (Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/Kep/11/1966 Tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen). Dengan dibuatnya akte hipotik tersebut, maka fase kedua ini selesai. Tetapi dengan selesainya fase kedua ini, yaitu pembuatan akte hipotik, belum timbul hak hipotik, melainkan masih harus dilanjutkan dengan fase k tiga.

Fase ketiga : Dulu. Akte hipotek harus didaftarkan kepada “Pegawai Pengurusan Balik Nama” atau lazim juga disebut “Pegawai Penyimpanan Hipotek” yang wilayahnya meliputi tempat dimana persil atau rumah yang dihipotekkan terletak.

Menurut ketentuan yang berlaku sekarang, yaitu pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No. 15/1961 TLN. 1961 No. 2347 ditetapkan, bahwa : hipotek agar sah harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah yang wilayahnya meliputi letak tanah atau rumah yang dibebani hipotek. Jadi, yang berfungsi sebagai penyimpan hipotek sekarang adalah kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran ini perlu, mengingat sifat “droit desuite” dari hak hipotek tersebut, sehingga perlu diberitahukan kepada umum mengenai terjadinya, beralihnya dan hapusnya hak hipotek tersebut, yaitu dengan jalan pendaftaran dalam register umum tersebut.

Setelah pendaftaran ini selesai dilakukan, barulah hak hipotek itu timbul sebagai hak kebendaan yang mempunyai kekuatan hukum terhadap orang-orang pihak ketiga.

1. Kuasa Untuk Memasang Hipotik

Menurut pasal 1171 ayat 1 KUH Perdata ditetukan bahwa kuasa untuk memasang hipotik harus dibuat dengan akte authentik. Yang dimaksudkan dengan pemberi kuasa disini ialah mengigat acara pemasangan/pemberian hipotik itu tidak gampang, harus dilalui menurut formalitas tertentu, mmemakan waktu dan biaya, maka adakalanya kredit-kredit yang diberikan, kreditur telah merasa terjamin bilamana telah mendapat kuasa dari debitur untuk memasang hipotik. Pemaangan hipotik itu kemudian baru dilaksanakan jika benar-benar diperlukan, misalnya jika ada tanda-tanda bahwa debitur akan mengingkati janji, tidak memenuhi kewajibanya, maka baru terhadap benda yang dijadikan jamina itu dipasang hipotik. Dengan istilah perbankan disebut dilakukan pemasangan.

Adanya perjanjian pemberian kuasa untuk memasang hipotik yang demikian itu menurut ketentuan pasal 1171 ayat 2 harus dituangkan akte authentik. Yang dimaksudkan disini akte notaries, bukan akte yang harus oleh dan dan di hadapan PPAT.

Pada praktek perbankan perjanjian kuasa memasang hipotik ini, lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan jumlah pemasangannya yang nyata. Hal ini disebabkan karena prosedurnya yang gampang, cepat dan murah.terlebih-lebih terhadapnya,karena kelakuannya sebagai debitur tak tercela atau terhadap kredit-kredit yang jumlahnya kecil, Bank sudah merasa terjamin hanya dengan mengadakan kuasa memasang hipotik saja dan tidak melakukan pemasangan yang nyata. Perjanjian yang demikian harus dituangkan dalam authentic. Dikota-kota besar yang telah ada notarisnya diadakan dengan akte notaries, sedag dikota-kota kecil dimana belum ada notaries bisa dilaksanakan dengan legislasi dari Pengadilan atau pemerintah daerah setempat terserah atas permintaan Bank yang bersangkutan.

Bagaimana kedudukan kreditur sebelum dan setelah pemasangan hipotik ada perbedaanya. Sebelum pemasangan hipotik (sekalipun telah dibuat dengan akte notaries pemberian kuasanya) kedudukan kreditur adalah sebagai kreditur concuren biasa yang sama berhak dan bersaing dengan kreditur-kreditur yang lain. Sedang setelah adanya pemasangan nyata hipotik terhadap benda jaminan, kreditur berstatus sebagai kreditur yang paling kuat yang pemenuhan piutangnya didahulukan dari piutang-piutang lain, bahkan lebih didahulukan dari privilegie.

Juga didalam credietverband dimungkinkan adanya pemberian kuasa untuk memasang credietverband . tapi disana tidak disyaratkan harus dengan akte authentic, sehingga kesimpulanya pemberian kuasa untuk memasang credietverband itu dapat diadakan dengan akte dibawah tangan.

1. Berakhirnya Hipotik

Di dalam pasal 1209 KUH Perdata disebutkan 3 cara berakhirnya hak hipotik, yaitu :

1)    Dengan berakhirnya perikatan pokok, jadi apabila utang yang dijamin dengan hak hipotik itu lenyap; bisa karena utang itu dilunasi, bisa juga karena perikatan pkoknya lenyap karena daluarsa yang membebaskan seorang dari suatu kewajiban (daluarasa ekstinktif).

2)   Karena pelepasan hipotiknya oleh siberpiutang, jadi apabila kreditur yang bersangkutan melepaskan dengan sukarela hak hipotiknya; pelepasan dengan sukarela ini tidak ditentukan bentuk hukumnya, tetapai tentu harus secara jelas dan tegas. Tidaklah cukupdengan memberitahukan maksud hendak melepaskan hak hipotik oleh pemegang hipotik kepada sembarang orang misalnya pihak ke tiga. Biasanya pelepasan ini dilakukan dengan pemberitahuan kepada pemilik dari benda yang terikat dengan hak hipotik itu

3)   Karena penetapan tingkat oleh hakim; jadi apabila dengan perantaraan oleh hakim diadakan pembagian uang pendapatan lelng dari benda yang dihipotikkan itu kepada para kreditur; kreditur yang tidak kebagian pelunasan piutangnya kehilangan hak hipotiknya oleh karena pembersian.

4)   Dengan musnahnya benda yang dihipotikkan itu, misalnya dengan lenyapnya tanah yang merupakan objek haka hipotik itu oleh karena tenggelam,atau tanah longsor.

5)   Dari berbagai peraturan tersebut diatas dapat juga disimpulkan cara-ara hapusnya hak hipotik seperti misalnya dalam pasal 1169 KUH Perdata : kalau pemilik bbenda bergerak yang dihipotikkan itu hanya mempunyai hak bersyarat atas benda tersebut dan hak bersyarat itu terhebti.

6)   Dengan berakhirnya jangka waktu untuk mana hak hipotik tersebut di berikan hapuslah haka hipotik tesebut.

Haras diperhatikan bahwa pencoretan “roya” bukan merupakan salah satu cara hapusnya hak hipotik. Dalam praktek pembayaran utang yang dijamin dengan haka hipotik itu dan pembersihan yang merupakan cara-cara yang paling sering mengakibatkan hapusnya haka hipotik.

Penghapusan hipotik atau pencoretan hipotik oleh pasal 31 Stb 1834 : 27 dinamakan  “roya”, yang berarti pencoretan. Ini berarti, bahwa terhentinya hipotik itu di catat di dalam surat-surat yang bersangkutan, terutama pada sertifikat haknya di mana dicatat adanya hipotik itu. Jadi jika utang yang di tanggung dengan hipotik itu sudah di bayar lunas, maka atas permintaan dari pihak yang berkepentingan dilakukan pencoretan atau roya atas hipotik yang bersangkutan.

Mengenai fungsi pegawai penyimpan hipotik dalam melakukan roya itu menurut pendapat yang paling banyak di anut, pegawai-pegawai penyimpan hipotik itu dalamhal ini hanyalah bertindak sebagai pegawai tata usaha saja ; ini berarti, bahwa perbuatan roya itu tidak merupakan penghapusan secara mutlak terhadap haknya seorang pemegang hipotik, sehingga jikalau terjadi, bahwa pencoretan yang telah dilakuakan itu ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, jadi di dalam hal telah terjadi salah coret, maka keadaan sebenarnya itulah yang diakui oleh hakim.

Roya hipotik, biasanya dilakuka dengan sukarela atas persetujuan pemegang hipotik, tetapi jika pemegang hipotik itu tidak bersedia memberikan persetujannya, maka ruya itu dapat juga diperintahkan oleh hakim. Juga setelahnya suatu eksekusi yang dilakuka dengan melewati hakim selesai dengan diadaknnya pembagian pendapatan lelang, maka hakim tersebut akam memerintahkan supaya dilakukan roya.

BAB IV  PENUTUP

1. Kesimpulan

• Hipotik merupakan suatuu perjanjian accesoir, jika hubungan pokok berakhir maka berakhir pula jaminan hiotiknya.
• Berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, maka hipotik tentang tanah dan segala sesuatau yang berada dan tetap ada di atas tanah tersebut, maka tidak dapat menggunakan hipotik di karenakan telah ada Undang-undang  No. 4 tahun 1996.
• Keberlakuan hipotik di persempit di sebabkan hipotiknya dirasakan kurang relevan yaitu dengan adanya asas yang tidak dapat di pecah-pecahkan,
• Sejak berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1996, maka jaminan hipotik di atur dalam Undang-undang No. 15 tahun 1992 (Undang-undang penerbangan) dan Undang-undang No. 21 tahun 1992 ( Undang-undang Pelayaran).

putusan sela praktikum

PUTUSAN SELA
NOMOR:01/Pdt.G/2011/PA.Semu Pyb
BISMILLAHIRARAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan agama semu Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan mal waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara lain:
PANDAPOTAN SIREGAR Bin AHMAD SAIFUL, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Desa Sibaung-baung, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;…………………..........................
EMMA TAPIAN DANI binti AHMAD SAIPUL,  umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan                                                                                                                                             S1, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Maga Dolok, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;……………………………….....................................
LILI ASTUTI Binti AHMAD SAIPUL, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan                                                                                                                                             SMA, tempat kediaman di Desa Botung, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;................................…...................................................................................
M  e  l  a  w  a  n
ETY BOROTAN Binti AHMAD SAIPUL, umur 29  tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan Kota,  Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;...........................................................................................

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA …..dan seterusnya
TENTANG HUKUMNYA ……………….dan seterusnya
Menimbang bahwa setelah mendengarkan  dan mempelajari jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka permohonan sita para penggugat dinyatakan tidak berkekuatan hokum, maka dengan demikian majelis menyatakan tidak menerima permohonan sita tersebut
Menimbang bahwa proses persidangan masih berjalan, maka biaya perkara ditangguhkan putusan akhir.
MNEGINGAT
Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’I yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI

1.    permohonan sita para penggugat dinyatakan tidak diterima
2.    menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir

demikian putusan sela ini dijatuhkan dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap ( ketok 1 kali)

kemudian dilanjutkan dengan tahap pembuktian dengan hakim majelis melakukan dialog sebagai berikut:
KM    : saudara, demikian tadi putusan sela telah kami bacakan, bagaimana saudara penggugat, sudah mengerti dengan putusan tersebut kan
P    : sudah pak
KM    : baik, untuk sidang selanjutnya adalah siding pembuktian, bagaimana saudara, sudah menyiapkan bukti-buktinya.? saudara bisa membawa bukti berupa akta nikah kedua orang tuanya, surat kepemilikan tanah, penetapan ahli waris oleh lurah setempat, dan surat bukti kematian dan lain2 yang tersedisa sesuai dengan tuntutannya ya
P    : belum pak, kami mohon wqktu unutk menyiapkannya selama dua minggu pak
KM    : baik sesuai permohonan para penggugat, majelis memberikan waktu selama satu minggu saja kepada saudara ya.
KM    : untuk menyiapkan bukti-buktinya, maka siding ini ditunda selama satu minggu dan akan dibuka kembali pada hari….. tanggal...September 2011, dengan perintah kepada para pihak unutk hadir kembali padsa hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi ( ketok 1 kali)
KM    : demikian persidangan hari ini telah selesai, dan ditutup dengan ucapan hamdalah (ketok 3x )

puisi untuk ayah dan ibu

Untukmu Ayah Untukmu Ibu

• Kasihmu… sayangmu… selalu kau berikan padaku…
  Kau banting tulangmu… kau peras keringatmu…
  Namun kau selalu berusaha tersenyum didepanku…
  Walau ku sering mendurhakaimu…
  kau tak pernah berhenti memberi semua itu…
  Kau pun tak pernah sedikitpun meminta balasan dariku…
  Karena ku tau… kau lakukan semua itu…
  Hanya untuk membuatku bahagia…
  Kau cahaya hidupku…
  kau pelita dalam setiap langkahku…
  Maafkan…bila aku belum bisa membalas semua kebaikan yang telah kau berikan untukku…
  Tetapi Aku berjanji… aku akan selalu berusaha dan berdo’a semampuku… untuk kebahagiaanmu di masa tua mu nanti…
  Agar kau selalu tersenyum… walaupun apa yang ku beri… tidak sebesar apa yang ku terima selama ini…

courtesy of gudang puisi

my student view of valentine

VALENTINE

In the night of valentine’s day, I did’nt celebrate it because it just christian people. meanwhile, I’m a moslem.

that night I was so sad, because I didn’t have close friend anymore. but I felt a litte bid of happy, I found new friends, though ididn’t see her.

Hopefully, on the next valentine, I can hang on with my old friends. I have just met my friend, ghina, it’s all because of Allah SWT. thanks Allah You confront me with my friend ghina. but I hate valentine very much.

VIEWS ISLAM
As a Muslim ask ourselves, whether we will follow the example just something that is clearly not derived from Islam?

Let us ponder the words of God: "And don’t you follow what you do not have knowledge of it. Truly hearing, sight, and hearts, it will be held accountable for all responsibilities ". (Surah Al-Isra: 36)

In Islam the word "know" means being able to know with all five senses are controlled by the heart. Knowledge to the extent the content and nature of the actual lift. Not just be able to see or hear. Nor is it just know the history, purpose, what, who, when, how, and where, but more than that.

Hence the belief that Islam forbids so piggybacking (follow) to one another or the Islamic faith is called taqlid. Hadeeth of the Prophet Muhammad: "He who imitate or follow a people (religion), he includes the (religious) it".

Allah SWT says in Surah Al Imran (family of 'Imran) verse 85: "Those who seek religion other than Islam, then once in a while is not accepted (the religion) thereof, and in the Hereafter he is among those who lose".

putusan dalam sidang semu di PA Panyabungan

PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2011/PA.Pyb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam  perkara Cerai Gugat antara:

NURLIANA binti IRSAN, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor,  tempat tinggal Desa Huta Baringin, Kecamatan Panyabungan Barat di Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Penggugat;

LAWAN

PANDAPOTAN SIREGAR bin IKHSAN SIREGAR, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Desa Maga Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal  sebagai Tergugat;  Pengadilan Agama tersebut ;

 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  tertanggal 2 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA.Pyb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/78/I/2000 tertanggal 01 Januari 2000;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Maga Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal selama 10 tahun ; yaitu sejak menikah tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan akhir tahun 2010, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Sofyan 9 tahun dan Masrita 6 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

4.  Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami- isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia keturunan 2 orang anak yang bernama:

      a. Masrita, sebagai anak perempuan, berumur 9 tahun.

      b. Sofyan, sebagai anak laki-laki, berumur 6 tahun.

      Dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama PenggugatBahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis, namun kedamaian tersebut tidak terwujud lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:  

a.  Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain;  

b.  Tergugat sering pulang larut malam terkadang sampai 2 hari tidak pulang ke rumah  tanpa memberi tahu Penggugat; 

c.  Tergugat Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga;`

d. Tergugat kurang perhatian dan menghargai Penggugat;

5.  Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis, namun kedamaian tersebut tidak terwujud lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:  

a.  Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain;  

b.  Tergugat sering pulang larut malam terkadang sampai 2 hari tidak pulang ke rumah  tanpa memberi tahu Penggugat; 

c.  Tergugat Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga;`

d. Tergugat kurang perhatian dan menghargai

6.  Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun  2010 disebabkan Penggugat melihat Tergugat berduaan dan bermesraan di kafe Rindang dengan wanita yang bernama Lili Astuti;

7. Bahwa sejak Penggugat melihat perselingkuhan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pretengkaran dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak. Maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih tujuh bulan lamanya.

8.  Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat nama Keysa Fitri Amanda (pr) umur 1 tahun 4 bulan, masih di bawah umur (belum dewasa), Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan), dan biaya hadhanah (pemeliharaan) anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau mandiri;

9.  Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa, oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama  Masrita dan Sofyan belum mumayiz dan masih memerlukan perawatan dan perhatian dari Penggugat maka penggugat memohon agar hak asuh anak ( hadhanah ) kedua anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan belanja serta biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat senilai 1.500.000 setiap bulannya Sampai kedua anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri.

11. Bahwa selama penikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta pencarian bersama yang terdiri dari:

a. satu unit rumah pemanen dengan atap seng dan lantai keramik berukuran 8 m x 20 m diatas tanah seluas 15 m x 25 m terletak di Huta Baringin, kecamatan Panyabungan Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

·        Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Andra

·        Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Rohmat

·        Sebelah Utara berbatasan dengan lapangan sepak bola Sinar Muda

·        Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya

Sekarang  sedang dalam penguasaan Penggugat.

b. satu unit mobil merek Kijang tahun 1995 BB 1697 AS warna hitam sekarang dalam penguasaan Tergugat.

12. Bahwa,oleh kedua harta tersebut diatas diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih suami-istri, maka Penggugat memohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan di bagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menetapkan hari dan tanggal  persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1.        Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.   Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (AHMAD SAIFUL bin IKHSAN SIREGAR) atas diri Penggugat (NURLIANA Binti IRSAN);

3.   Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap kedua nak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

            1. Masrita

            2. Sofyan

4.   Menetapkan belanja kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.500.000 setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

5.   Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat belanja kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.500.000.- setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.

6.   Menetapkan harta yang terdiri dari:

a. satu unit rumah pemanen dengan atap seng dan lantai keramik berukuran 8 m x 20 m diatas tanah seluas 15 m x 25 m terletak di Huta Baringin, kecamatan Panyabungan Barat dnegan batas-batas sebagai berikut:

·        Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bapak Andra

·        Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak Rohmat

·        Sebelah Utara berbatasan dengan lapangan sepak bola Sinar Muda

·        Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya

b. 1 unit mobil merek Kijang tahun 1995 BB 1697 AS warna hitam.

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

7.  Menentukan jumlah bagian masing- masing atas harta bersama tersebut sesuai dengan     peraturan dan undang-undang yang berlaku;

8. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut paraturan yang berlaku;

Subsidair :

 Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan  yang telah ditetapkan, Penggugat  dan  Tergugat  telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri (in person) di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dan oleh ketua majelis dan telah diupayakan perdamaian ( mediasi ), namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada dasarnya mengakui ketidakharmonisan rumah tangganya, kecuali hal-hal sebagai berikut:

1.      Memang benar antara pengguat dan Tergugat sering ebrtengkar dan berselisih, akan tetapi Tergugat membantah bukan karena teegugat mempunyai hubungan special dnegan wanita lain, melainkan penggugat hanya menaruh kecurigaan yang berlebihan kepada Tergugat

2.      Bahwa benar Tergugat sering pulang larut malam dan terkadang sampai dua hari, namun hal itu sudah di sepakati bersama penggugat bahwa penggugat maklum dengan pekerjaan Tergugat yang kadang-kadang biasa sampai larut malam karena tugas ke keluar daerah

3.      Bahwa gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga tidaklah benar, melainkan Tergugat telah memnuhi nafkah lahir penggugat sedaya mampu Tergugat, memberi perhatian lebih dan kasih sayang kepada penggugat, justru penggugat yang selalu berlebihan dan boros dalam berbelanja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan repliknya, yang tetap dengan gugatannya maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti  surat berupa:  Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal,  Nomor:  K.K.78/78/I/2000, Tanggal 1 Januari 2011 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

            Menimbang, bahwa selain surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi

sebagai berikut:

1. ETY BOROTAN BIN JUREID BOROTAN; 

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut: 

-  Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman dekat Penggugat,

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Januari 2000 Panyabungan Barat;

-  Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Maga Lombang selama lebih kurang sepuluh (10) tahun, kemudian Tergugat meninggalkan penggugat bersama anaknya pulang ke rumah  orang tuanya tanpa didampingi oleh Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tujuh bulan lamanya;

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  dua orang anak bernama Masrita (pr) 9 tahun dan Sofyan (lk) 6 tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat;

-  Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang  disebabkan oleh karena: 1). Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain 2). Tergugat sering pulang larut malam dan terkadang sampai dua hari tidak pulang tanpa memberi tahu kepada penggugat, 3). Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga kepada penggugat, 4). Tergugat kurang perhatian dan menghargai penggugat;

- bahwa pada akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, sehingga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, ke rumah orang tua Penggugat, yang hingga kini telah lebih kurang tujuh bulan lamanya;

-  Bahwa Tergugat dan keluarga sudah pernah beberapa kali mencoba merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengajak untuk berbaiakan, juga dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dari pihak keluarga dan saksi sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan;

- bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama sekarang berada di bawah asuhan Penggugat, dan Tergugat dapat mengasuh dan mendidiknya dengan baik;

2. SOFYAN BIN MUSLIM; 

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: 

-  Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman dekat Penggugat,

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Januari 2011 di Panyabungan Barat;

-  Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Maga Lombang, kec. Lembah Sorik Marapi selama lebih kurang 10 tahun, kemudian Penggugat bersama meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah  orang tua Penggugat tanpa didampingi oleh Tergugat, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tujuh bulan lamanya;

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  dua orang anak bernama  Masrita (pr) 9 tahun dan Sofyan (lk) 6 tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat;

-  Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena: 1). Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, 2). Tergugat sering pulang larut malam dan terkadang sampai dua hari tidak pulang tanpa memberi tahu kepad penggugat, 3) Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga kepada penggugat, 4).  Tergugat kurang perhatian dan menghargai penggugat;

- bahwa semenjak lebih kurang tujuh bulan yang lalu  Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-  Bahwa Tergugat dan keluarga tidak pernah dan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

- bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Masrita (pr) 9 tahun dan Sofyan (lk) 6 sekarang berada di bawah asuhan Penggugat, dan Tergugat dapat mengasuh dan mendidiknya dengan baik;

Menimbang, bahwa kedua anak penggugat dan Tergugat yang bernama Masrita dan Sofyan membutuhkan perawatan dan perhatian penggugat dan Tergugat, maka penggugat memohon hak asuh ( hadhanah ) kedua anak tersebut ditetapakan kepada penggugat dan belanja dan belanja serta biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat senilai 1.500.000,- setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa penggugat dan Tergugat memliki harta bersama berupa a). rumah permanen beratapkan seng berlantai keramik dengan ukuran 8 m x 20 m di atas tanah berukuran 15 m x 25 m terletak di desa maga lombang, kecamatan lembah sorik marapi, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan, yang sekarang dalam penguasaan Tergugat, b). satu unit mobil merk kijang tahun 1997 BB 1697 AS warna hitam, sekarang dalam pengguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membeli mobil merek kijang tahun 1997 BB 1697 AS warna hitam tersebut adalah harta pencarian Tergugat sendiri dan di beli sebelum menikah;

Menimbang bahwa mobil tersebut muncul setelah penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang bahwa mobil tersebut dipinjamkan kepada adek Tergugat, dan diambil mana diperlukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa mobil tersebut dapat dibuktikan dengan surat pembelian dan BPKB oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain membuktikan dengan surat jual beli, Tergugat juga menghadirkan saksi:

-         AHMAD SAIFUL dan AHMAD IKHSAN bin ASWIN,

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya;

-         Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

-         Bahwa saksi mengetahui sebagaian seluk beluk pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-         Bahwa saksi ( AHMAD SAIFUL )sebagai penjual mobil tersebut kepada Tergugat;

-         Bahwa mobil tersebut dibeli dengan surat jual beli pada tanggal 12 september 1999;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi mengenai pernikahan dan hubungan penggugat dang Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; 

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melangsungkan persidangan perkara a quo Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan tentang akan diadakan persidangan perkara cerai gugat antara NURLIANA bin IRSAN dan  PANDAPOTAN SIREGAR bin IKHSAN SIREGAR. Dan sampai saat  ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terbukti dari relaas panggilan sidang perkara ini, panggilan mana telah dinilai sah oleh majelis  hakim,  Menimbang, bahwa penggugat dan Tergugat  hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: 1). Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain 2). Tergugat sering pulang larut malam dan terkadang sampai dua hari tidak pulang tanpa member tahu kepad penggugat, 3). Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga kepada penggugat 4). Tergugat kurang perhatian dan menghargai penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya secara formil dan materil harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat  adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 1 Januari 2011, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan secara pribadi di bawah sumpahnya di depan persidangan dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dengan demikian secara  formil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah teman dekat Penggugat  dan saudara sepupu Penggugat yang sekaligus merupakan keluarga dekat Penggugat  sendiri

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi pertama sebagai  teman dekat Penggugat dan saksi  kedua sebagai saudara sepupu Penggugat, oleh karena itu ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

-  Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai dua orang anak yang bernama masrita (pr) 9 tahun, dan sofyan (lk) 6 tahun;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di MAga Lombangkecamatan lembah sorik marapi;

-  Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena 

1). Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain,

 2). Tergugat sering pulang larut malam dan terkadang sampai dua hari tidak pulang tanpa member tahu kepad penggugat, dan 3). Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga kepada penggugat, 4).  Tergugat kurang perhatian dan menghargai penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2010, disebabkan karena penggugat melihat Tergugat berduaan dan bermesraan di kafe Rindang bersama wanita bernama Lili Astuti;

- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah menjemput atau menjenguk Penggugat namun penggugat tidak menuruti untuk berbaiakan lagi;

-  Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

-  Bahwa Penggugat sanggup mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Masrita dan sofyan yang kini bersama penggugat;

Menimbang bahwa penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti - bukti otentik berupa surat dan saksi-saksi terhadap keberadaan rumah sebagai harta sebagaimana gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah membuktikan keberadaan mobil dengan bukti otentik berupa  surat dan saksi sebagai miliknya sendiri dan di beli sebelum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-  Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan 1).Tergugat mempunyai hubungan special dengan wanita lain; 2). Tergugat sering pulang larut malam dan terkadang sampai dua hari tidak pulang tanpa memberi tahu kepada pengggugat, 3). Tergugat tidak jujur dalam keuangan rumah tangga; dan 4). Tergugat kurang perhatian dan menghargai penggugat;

-  Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran  Penggugat dan Tergugat yang terus menerus tersebut, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal  yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih tujuh bulan;

-  Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

            Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh  antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)  dan  atau  keluarga  yang  sakinah,  penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun  kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru  akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya

cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI,  halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya   maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan  talak satu”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR  maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan hadirnya kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Masrita (pr), umur 9 dan Sofyan (lk) 6 tahun, masih belum mumayyiz, dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi, Penggugat sanggup mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat tersebut. 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (a) menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz  berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya. Oleh karena itu majelis menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa harta bersama berupa rumah sebagai harta bersama ditetapkan dibagi bersam oleh kedua belah pihak;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, telah hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan hadirnya penggugat dan Tergugat;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PANDAPOTAN SIREGAR bin IKHSAN SIREEGAR) atas diri Penggugat (NURIANA binti IRSAN);

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama;

5. Menetapkan harta bersama berupa rumah dan tanah dengan ukuran yang telah disebutkan dalam gugatan di bagi dua oleh penggugat dan Tergugat;

6. menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat belanja kedua anak penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan  dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 syawal 1432 H, oleh kami Jureid SHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Emma Tapian Dani SHI dan Masrita, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Eti Borotan, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

    Hakim Anggota I,                                                           Ketua Majelis

              dto                                                                              dto.

    Emma Tapian Dani, SHI                                                   Jureid, SHI

    Hakim Anggota II,

              dto.

.

    Masrita, SHI

                                Panitera Pengganti,

                                          dto.

                                  Eti Borotan, SHI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran     : Rp. 30.000,-

2. Biaya Administrasi    : Rp.50.000,-

3. Biaya Panggilan        : Rp.455.000,- 

4. Biaya Redaksi          : Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai           : Rp. 6.000,-

    Jumlah                      : Rp.546.000,-